Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan sebuah Langkah Maju yang signifikan dalam upaya penanganan aduan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Kerja sama strategis ini menunjukkan komitmen kedua institusi untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan HAM di Indonesia, khususnya yang melibatkan personel militer. MOU ini diharapkan dapat mempercepat proses investigasi dan penyelesaian kasus, serta membangun kepercayaan publik terhadap penegakan HAM di lingkungan TNI.
MoU tersebut secara resmi ditandatangani oleh Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, dan Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, pada hari Senin, 28 Oktober 2024, di kantor Komnas HAM yang berlokasi di Jakarta Pusat. Substansi MoU ini mencakup beberapa poin krusial yang menggarisbawahi Langkah Maju kolaborasi ini. Salah satunya adalah pertukaran informasi terkait aduan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran HAM yang melibatkan personel TNI. Dengan adanya mekanisme pertukaran informasi ini, proses penelusuran dan verifikasi aduan diharapkan dapat berjalan lebih efisien dan komprehensif.
Selain pertukaran informasi, kerja sama ini juga meliputi aspek edukasi, pelatihan, dan sosialisasi HAM di lingkungan TNI. Program-program ini dirancang untuk membekali prajurit dengan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip HAM, sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran di masa mendatang. TNI sendiri telah menunjukkan komitmen proaktif dengan mengintegrasikan kurikulum HAM dalam pendidikan dasar bagi calon prajurit dari berbagai pangkat, serta memberikan briefing HAM sebelum penugasan ke lapangan. Ini merupakan Langkah Maju dalam internalisasi nilai-nilai HAM di tubuh militer.
Lebih lanjut, MoU ini juga membuka peluang untuk riset bersama dan pertukaran data terbatas yang relevan dengan pengaduan publik, tentu dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan akhirnya adalah untuk memperbaiki situasi HAM, baik di lingkungan TNI maupun di tingkat nasional. Langkah Maju ini tidak hanya memperkuat sinergi antara lembaga sipil dan militer, tetapi juga menunjukkan keseriusan negara dalam merespons setiap dugaan pelanggaran HAM. Dengan demikian, diharapkan tercipta mekanisme yang lebih efektif dalam penegakan HAM, demi terwujudnya keadilan bagi semua pihak.