Upaya Indonesia dalam mengembangkan teknologi drone militer yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan (AI) menemui sejumlah kendala signifikan, terutama terkait ketersediaan hardware. Keterbatasan akses terhadap komponen-komponen elektronik berkinerja tinggi yang krusial untuk mengintegrasikan AI secara efektif dalam drone militer menjadi penghalang utama. Situasi ini berpotensi memperlambat modernisasi alutsista dan mengurangi kemampuan operasional drone dalam menjaga kedaulatan negara.
Menurut pernyataan dari Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Dirjen Pothan Kemhan), Mayor Jenderal TNI Dr. Budi Purnomo, S.I.P., M.Si., dalam sebuah konferensi pers di kantor Kemhan pada hari Jumat, 16 Mei 2025, masalah utama yang dihadapi Indonesia dalam pengembangan drone militer AI adalah sulitnya mendapatkan hardware yang memenuhi standar militer dan memiliki kemampuan komputasi yang memadai untuk menjalankan algoritma AI. “Kami mengalami kesulitan dalam pengadaan chip, sensor, dan sistem komunikasi yang canggih dan tahan terhadap kondisi operasional lapangan yang berat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Mayor Jenderal TNI Dr. Budi Purnomo menjelaskan bahwa ketergantungan pada impor hardware berteknologi tinggi menimbulkan beberapa tantangan, termasuk proses pengadaan yang kompleks, waktu tunggu yang lama, dan potensi embargo dari negara-negara produsen. Selain itu, biaya pengadaan hardware tersebut juga cukup besar dan membebani anggaran pertahanan. Untuk mengatasi kendala ini, Kemhan melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk industri pertahanan dalam negeri dan lembaga riset, untuk mencari solusi alternatif dan mengembangkan hardware lokal yang memenuhi persyaratan drone militer AI.
Pakar teknologi pertahanan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dr. Riza Syafruddin, M.Eng., yang dihubungi secara terpisah pada hari yang sama, menyatakan bahwa kemandirian dalam pengadaan hardware untuk drone militer AI adalah langkah strategis untuk memperkuat pertahanan nasional dan mengurangi ketergantungan pada pihak asing. “Pemerintah perlu memberikan dukungan penuh terhadap riset dan pengembangan hardware di dalam negeri, termasuk memberikan insentif kepada perusahaan lokal yang berpotensi memproduksi komponen untuk drone militer,” tegasnya. Dengan mengatasi masalah hardware, diharapkan Indonesia dapat mempercepat pengembangan drone militer AI yang mandiri dan canggih, sehingga meningkatkan kemampuan pertahanan negara secara signifikan di era modern ini.