Kedaulatan Indonesia, sebagai negara kepulauan, sangat bergantung pada kemampuan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mengamankan wilayah maritimnya, terutama di area yang berbatasan langsung dengan klaim atau kepentingan negara lain. Dua wilayah perairan yang paling strategis dan menantang adalah Laut Natuna Utara dan Laut Sulawesi. Kehadiran dan operasi TNI di sana merupakan perwujudan nyata dari Benteng NKRI dalam menjaga hak berdaulat dan menindak pelanggaran. Benteng NKRI di perairan ini menghadapi ancaman ganda: ancaman militer tradisional (pelanggaran kedaulatan) dan ancaman non-tradisional (kejahatan transnasional).
Laut Natuna Utara, yang secara geopolitik merupakan bagian selatan dari Laut Tiongkok Selatan, adalah medan operasi yang sangat sensitif. Tantangan utamanya adalah klaim historis Tiongkok atas sebagian perairan tersebut yang tumpang tindih dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. TNI Angkatan Laut (TNI AL) dan TNI Angkatan Udara (TNI AU) bekerja sama dalam operasi pengamanan. Tugas TNI AL melibatkan pengerahan Kapal Republik Indonesia (KRI) berjenis korvet dan frigate secara rutin, seperti KRI John Lie-358 dan KRI Usman Harun-359, untuk melakukan patroli kedaulatan dan penegakan hukum. TNI AU mendukung dengan patroli udara maritim (Maritime Patrol Aircraft) menggunakan pesawat CN-235 atau Boeing 737, memberikan pengawasan visual dan radar terhadap kapal-kapal asing yang memasuki ZEE tanpa izin. Frekuensi patroli telah ditingkatkan sejak awal tahun 2024 untuk memastikan kehadiran negara yang kuat.
Di sisi lain, Laut Sulawesi, yang berbatasan dengan Filipina dan Malaysia, menyajikan tantangan yang berbeda, terutama terkait keamanan non-tradisional. Wilayah ini rentan terhadap pembajakan, penculikan (oleh kelompok bersenjata), dan penyelundupan senjata. Di sini, Benteng NKRI diwujudkan melalui Peran Spesifik TNI dan kerja sama intelijen. TNI AL di Koarmada III yang berpusat di Sorong, bersama dengan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) II, memfokuskan operasi penyergapan dan pengawasan intensif di Selat Makassar dan perairan Sulu. Selain itu, TNI AD, melalui Satuan Tugas Batalyon Infanteri (Satgas Yonif), juga ditempatkan di pulau-pulau terluar untuk memperkuat titik check-point dan intelijen darat.
Untuk mengatasi ancaman trans-national crime, TNI juga aktif dalam upaya diplomasi militer. Misalnya, perjanjian pertahanan trilateral (Indonesia-Malaysia-Filipina) memungkinkan patroli terkoordinasi dan pertukaran informasi intelijen mengenai pergerakan kelompok teroris di perbatasan maritim. Secara keseluruhan, Benteng NKRI di kedua perairan ini menuntut modernisasi Alutsista yang berkelanjutan (sesuai target MEF), peningkatan interoperabilitas antar-matra, dan sinergi yang kuat dengan badan keamanan sipil seperti Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan Polairud (Polisi Air dan Udara). Keberhasilan menjaga Natuna dan Laut Sulawesi adalah indikator langsung dari kesiapan TNI mempertahankan integritas wilayah dan martabat bangsa.